KONSEPSI KELUARGA HUKUM INGGRIS
A. PENDAHULUAN
1. Seperti halnya dengan struktur dalam konsepsi hukum juga terdapat perbedaan. Konsepsi hukum Romawi Jerman dan Inggris ini berkisar pada cara menyusun norma-norma hukum dikedua keluarga hukum tersebut karena maksud daripada konsepsi hukum tersebut adalah mengatur tingkah laku para anggota masyarakat dalam pergaulannya satu sama lain agar dapat dijamin ketertiban dalam masyarakat.
2. Yang menyusun norma-norma tersebut adalah pembentuk undang-undang,penyusunannya secara umum ,karena haru dapat menampung situasi masyarakat sebanyak mungkin.
B. ASAS PRESEDEN
1. Ases Preseden merupakan pelengkap dari Equity dan merupakan koreksi dari hukum Common Law. jika Common law dirasakan tidak adil ,misalnya dalam Common Law terjadi wan prestasi ,maka yang dapat dituntut hanya ganti rugi oleh pihak yang berpiutangmelebihi daripada gantirugi ,oleh karena ia sangant berkepentingan
2. Dalam Common Law pembayaran kembali melebihi apa yang dijanjikan adalah tidak mungkin,karena norma hukumnya tidak ada ,maka pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan Equity . Dengan demikian Equity mengoreksi /melengkapi Common Law maka dari itu asas precedent harus diberlakukan dalam Equity ini.
3. Yurisprudensi di inggris merupakan sumber hukum yang paling penting sebagai bahan pembentukan hukum. Yurisprudensi di inggris (case law) terikat pada asas Share Decisis ialah suatu asas bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus di ikuti oleh hakim yang membuat keputusan kemudian. Kalau di tinjau dari asas tersebut hukum di inggris tentunnya tidak mempunyai kemajuan. Di dalam kennyataannya tidak demikian dan hukum yang baru tetap terbentuk, karena hakim yang memutuskan kemudian mempunnyai ukuran ukuran tertentu.
4. Custom adalah kebiasaan yang sudah berlaku berabad-abad di inggris dan sudah merupakan sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai inilah hakim menggali serta membentuk norma-norma hukumnnya. Setelah custom itu di tuangkan dalam peraturan peradilan maka custom itu menjadi common law. Jadi terbentuknnya hukum di inggris itu adalah karena telah di tuangkannnya custom oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan.
C. STATUTA
1. .Hukum Statuta adalah hukumtertulis dalam hukum Inggris akan tetapi ia mempunyai kekususan. 2. Kekhususan Statuta ini ialah bahwa statuta itu baru terintegrasi dalam system hukum Inggris.jikalau belum ditangkam dalam suatu putusan peradilan .
3. Statuta adalah suatu peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris.
4. Fungsi Statuta ini pada umumnya mengadakan tambahan terhadap Common Law yang kadan-kadang belum lengkap.
5. HukumStatuta ini menjadi penting karena adanya kemajuan zaman dan semakin eratnya hubungan negate Inggris dengan Negara-negara lainnya.
6. pada umumnya yang dianggap sebagai hukum dalam art yang sebenarnya adalah Common law yang telah berkembang beerabad-abad dan menguasai sebagai besar daripada kehidupan hukum Inggris.jadi ,hukum menurut pandangan orng Inggris pada asasnya adalah hanya Common Law.
7. Lamban Laun huku yang tumbuh karena interpresentasi dari statute ini menjadi huku yang lebih penting daripada statute itu sendiri.
II.KONSEPSI HUKUM ROMAWI JERMAN PENDAHULUAN
1. Dari Uraian terdahulu telah di utarakan adanya uniformitas sebagai corak dari Negara-negara kelompok hukum Romawi Jerman adalah pembagian kaidah-kaidah dalam kaidah hukum publik dan kaidah hukum Privat
2. Bahkan sebagian besar isinya pun sama. Hal itu disebabkan karena kaidah –kaidah hukum tersebut mempunyai satu sumber yaitu Hukum Romawi.
3. Sekarang akan diselidiki masalah konsepsi hukum sebagai karekteristik dari suatu sistem hukum. 4. Hasil Penelitian terhadap Konsepsi hukum menunjukan bahwa memang ada suatu konsepsi tertentu sepanjang menyangkut pengertian kaidah hukum,sebelum mengutarajkan masalah tersebut perlu dikemukakan bahwa pada hakikatnya mempunyai 2 fungsi yaitu : a. Memberi Norma –norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam hubungan nya satu sama lain sehingga masyarakat tersebut menjadi tertib disamping terlindungnya kepentingan individu serta kepentingan bersama daripada anggotanya. b. Memberi penyelesaian jika terjadi suatu benturan kepentingan diantarara para anggota masyrakat dalam hubungannya satu sama lain. Ini dinamakan Litigius ( sengketa )
5. Ditinjau dari sudut operasional maka hukum di dalam segi Policy Directingnya member arah Kepada cara bagaimana manusia dalam masyarakat harus bertindak dengan tujuan mencegah timbulnya pembenturan kepentingan sedangkan di lain pihak dalam aspek Litigiusnya hukum menertibkan masyarakat dengan mengakhiri perselisihan kepentingan dalam masyarakat.
6. Kedua aspek ( fungsi ) yang berbeda tersebut membawa akibat bahwa perumusan kaidah hukum sebagai patokan pengaturan masyarakat menjadi berbeda,tergantung dari pilihan si pengatur masyarakat ( pemerintah )
7. Aspek Policy Directing dari fungsi hukum membawa akibat bawa tiik berat cara perumusan kaidah hukum diletakkan pada fungsi member arah dan patokan dan rtingkah laku manusia di dalam masyarakat supaya tidak tidak terjadi benturan kepentingan .perumusan tersebut diusahakan sedemikian rupa sehingga kaidah hukum itu dapat mencakup situasi-situasi kemasyarakatan dengan beranekaragam kebutuhan-kebutuhan serta berisi prinsip-prinsip yang memenuhi syarat keadialn serta moral yang tahan uji terhadapa tuntunan perubahan oleh perkembangan masyarakat,
8. Hukum dalam arti ini merupakan kelompok kaidah hukum yang tersusun secara sistematis dalm arti kaidah hukum yang satu berhubungan dengan kaidah hukum yang lain sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan masyarakat yang bulat.
9. Aspek Litigius dari fungsi hukum membawa akibat bahwa perumusan kaidah hukum meletakkan titik berat kepada fungsi penyelesaian benturan kepentingan yang mengarah ke fungsi Represip.
10. Negara-negara yang menganut system hukum Romawi Jerman memilih aspek Policy Directing dari fungsi hukum,sedangkan Negara dalam keluarga hukum Common Law memilih aspek Litigus dalam merumuskan kaidah-kaidah hukumnya yang bersifat incidental kasuistis.
11. Bila kaidah hukumdalam hukum Romawi Jerman yang beraskan Policy Directing maupun yang berasaskan Litigius pembentukannya bersumber pada bahan-bahan yang dihasilkan oleh praktik hukum.
12. Hanya kaidah hukum dalamhukum Romawi Jerman merupakan hasil pengolahan daripada sarjana hukum.
13. Kaidah-kaidah hukum yang mereka hasilkan selalu disistematika menjadi suatu system hukum yang bulat.karena kaidah hukum dalam keluarga hukum Romawi Jerman dirumuskan dalam rumusan umum.maka pengaturan hubungan kemasyarakatan antara para anggotanya adalah beraneka ragam dan seluruh kehidupan manusia dalam masyrakat dalaqm dicakup dalam kaidah hukum tersebut.
14. Lain halnya dalam Negara-negara dimana system hukummengutamakan funsi penyelesaian perselisihan dimana norma hukumnya dirumuskan dengan rumusan yang sangat terperinci sehingga kaidah hukum hanya mencangkup pengaturan suatu hukum tertentu.
15. Untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Kata sepakat Kecakapan Hal tertentu Sebab yang halal Kita lihatbpada istilah perjanjian,istilah tersebut dalam pasal 1320 BW itu dapat diberlakukan terhadap semua perjanjian yang diatur dalm BAB ke XVIII KUHpdt.
16. pasal 1320 itu dapat mencakup semua perjanjian –perjanjian sehingga tidak perlu asas tersebut diulangi lagi dalam mengatur perjanjian –perjanjian tersebut.
17. Kaidah hukum dalam system hukum Romawi Jerman semua bersifat demikian.oleh karenanya untuk mengatur kehidupan masyarakat tidah dibutuhkan banyak kaidah –kaidah hukum sehingga penguasaannya pun tidak begitu menimbulkan kesulitan.
18. oleh karena kaidah smacam tesebut dapat dipergunakan sebagai patokan bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat ,maka kaidah hukum itu juga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam penyelesaian pembentukan kepentingan di kemudian hari.
19. kaidah hukum yang dirumuskan secara umum memberi pada hakim dalam menyelesaikan masalah dengan jalan melakukan interprestasi hukum,
20. Sebaliknya ,perumusan kaidah hukum yang terperinci dan kasuistis tidak member ruang gerak kepada hakim dan karena sifat kasuistisnya,maka kaidah hukumnya hanya mengatur suatu hubungan tertentu.kaidah hukum yang demikian itu memang menjamin adanya kepastian hukum tetapi,juga menimbulkan kesulitan setiap kali kebutuhan masyarakat yang bersangkutan berubah.
21. namun demikian,dalam system hukum menganut hukum Yurisprudensi seperti dalam system hukum Common Law .sifat terperincinya suatu kaidah hukum tidak akan menimbulkan kesulitan karena tiap kali timbul benturan kepentingan hakim dalam menyelesaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat penyelesaian diadakan.
22. Lain halnya dengan system hukum yang menganut hukum tertulis .suatu perumusan kaidah hukum yang terperinci akan sangat menyulitkan penerapannya .sifat teertulisnya suatu kodifikasi menghalang halangi prosedur penyesuannya terhadap tuntutan masyarakat.
23. Sistem hukum tertulis bersifat statis .segala perubahan harus melalui prosedur pembentukan undangundang sehungga selalu ketinggalan jaman. Oleh karenanya adalah penting dalam merumuskan suatu kaidah hukum untuk memperhatikan serta memelihara terselenggaranya keseimbangan antara syarat kepastian hukum dan syarat keadilan.
KESIMPULAN
I .SUMBER HUKUM SISTEM HUKUM INGGRIS
Sumber hukum dalam sistem hukum inggris secara berurutan adalah sebagai berikut :
1. Yurisprudensi.
2. Statuta Law.
3. Custom.
4. Reason/akal sehat.
B . Sumber-sumber hukum sebagai faktor penemuan hukum
A ) Perundang-undangan
B) Hukum Kebiasaan.
C) Yurisprudensi.
D) Ilmu Hukum. C . Asas Hukum D . Penafsiran Undang-Undang.
DAFTAR PUSTAKA
Subekti.perbandingan hukum perdata,jakarta : 2000 Soeroso SH.,perbandingan hukum perdata,jakarta : 2000
http://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/05/14/perbandingan-sumber-hukum-antara-hukum-inggris-dengan-hukum-romawi-jermaneropa-kontinental-2/