A. PENDAHULUAN Dalam masalah Baitul Mal yang merupakan perbendaharaan Negara, dipisahkan harta Negara dari pada harta kepala Negara dan dari milik pribadinya. Syara menetapkan bahwa Baitul Mal mempunyai hak berdiri sendiri, mengendalikan harta rakyat, dapat memiliki, dapat dimilikan dan dapat di tuntut, dapat menerima tarikah orang meninggal yang tidak ada warisnya, ataupun menerima wasiat dan dapat pula bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
Dalam makalah ini akan di jelaskan tentang sejarah ringkas Baitul Mal pada Masa Rasulullah, Sahabat, sampai Zaman Modern ini. Pada makalah ini juga di jelaskan tentang fungsi Baitul Mal.
Semua ini dilakukan oleh amin baital mal sebagai ganti kepala Negara. Kepala Negara tidak mempunyai hak dari baital mal, selain dari sekedar yang diperlakukan untuk nafaqahnya. Dia tidak boleh menyalurkan kekayaan baitul mal kecuali pengeluaran kekayaan baital mal kecuali pengeluaran yang benarkan oleh syara’. Kedudukan kepala Negara terhadap baitul mal sama dengan kedudukan washi terhadap harta anak yatim. Dalam ini umar berkata :
“Aku tempatkan diriku terhadap baitul mal muslimin ditempat kuratili para anak yatim”.
Dimasa sebelum islam baitul mal adalah kantong baju penguasa.
Adapun cabang-cabang baitul mal: Baitul mal dalam islam dibagi kepada seberapa cabang dan beberapa bagian. Masing-masing bagian dipergunakan untuk beberapa hak tertentu, masing-masing bagian dipandang mempunyai syakhshhiyah hukmiyah yang terlepas dari syakhshhiyah bagian yang lain. Zakat untuk kepentingan delapan macam (ashnaf). Yang lain untuk yang lain, walaupun tetap dalam cakupan syakhshhiyah baital mal yang besar, lantaran masing-masing bagian mempunyai fungsi tersendiri. Oleh karenanya tidak boleh dibelanjakan bagian ini untuk bagian yang lain terkecuali atas dasar pinjaman. Maka uang zakat tidak boleh digunakan untuk bukan golongan yang sudah di tentukan oleh islam, terkecuali atas dasar pinjaman.
B. Baitul Mal
Baitul Mal berasal dari dua kata Bahasa Arab yakni Bayat sebagai mudaf ( kata benda yang disandarkan). Bait berarti ‘rumah’ sedangkan al – mal berarti ‘harta’, sehingga baitul mal yaitu ‘rumah harta’ secara bahasa.
Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam buku pintar ekonomi syariah (2010) baitul mal ssecara istilah berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.Pengartian ini di dasarkan pada uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam al-amwal fi dawlah al-khilafah.
Selain itu, Ifham Shohim juga memberikan dua pengertian lain,pengertian pertama mengartikan sebagai lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, kafadah, wakaf dan lainnya yang di tasyarufkan untuk kepentingan umat.
Pengertian kedua mengartikan rumah harta, yang pada zaman nabi sebagai perbendaharaan Negara.Duli baitul mal adalah departemen yang berurusan dengan pendapatan dan segala hal ke ekonomian Negara.
Pada zaman Nabi, tidak ada baitul mai atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan Negara di distribusikan secara langsung.
Dalam istilah modern, dikenal istilah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).Ifham Sholihin mendefinisikannya sebagai lembaga non – pemerintah yang berfungsi sebagai menerina dan menyalurkan dana umat.
Muncul perbedaan mendasar mengenai konsep penerapan Baitul Mal, yakni keterlibatan Negara dalam mengelolanya.
Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah sejak pemerintahan Islam di madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11H/622-632M). sesungguhnya sudah ada baitul mal itu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar (Zallum,1983) pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah yang menjelaskan hal tersebut, turunlah surat Al-Anfal : 41
* (#þqßJn=÷æ$#ur $yJ¯Rr& NçGôJÏYxî `ÏiB &äóÓx« ¨br'sù ¬! ¼çm|¡çHè~ ÉAqߧ=Ï9ur Ï%Î!ur 4n1öà)ø9$# 4yJ»tGuø9$#ur ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur ÇÆö/$#ur È@Î6¡¡9$# bÎ) óOçGYä. NçGYtB#uä «!$$Î/ !$tBur $uZø9tRr& 4n?tã $tRÏö6tã tPöqt Èb$s%öàÿø9$# tPöqt s)tGø9$# Èb$yèôJyfø9$# 3ª!$#ur 4n?tã Èe@à2 &äóÓx« íÏs% ÇÍÊÈ
Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Setelah turunnya ayat itu Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan, Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini
System pengelolaan baitul mal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum perbaikan pengelolaan baitul mal terjadi dimasa Khalifah Abu Bakar Aa-Siddiq dimana khalifah pertama ini menekankan pentingnya fungsi baitul mal. Adapun sumber-sumbernya berasal dari zakat, wakaf, jizyah (pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), Kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah).
Ditahun ke-2 kepeminpinannya Abu bakar menjalankan fungsi baitul mal secara lebih luas karena tidak semata-mata difungsikan untuk menyalurkan harta, tetapi untuk menyimpan kekayaan negara.Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara (hati-hati) dalam masalah harta. Sehingga pada hari kedua beliau sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari baitul mal untuk keperluan diri dan keluarganya, Abu bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung dan kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13H/634M.
Dijaman ke-3 Khafilah ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, kekayaan Negara di baitul mal meningkat tajam pada tahun 16H umar mendirikan kantor baitul mal di madinah. Kekayaan Negara makin melimpah ketika pemerintahaan dipegang Usman bin Affan selama 12 tahun memimpin umat Islam. Kantor pusat baitul mal kemudian dipindahkan oleh Khalifah ke-4 Ali bin Abi Thalib, dari madinah ke Kufah. Ali menganggarkan dana bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan.
Khalifah ke-4 itu menunjukan bagai mana menangani lembaga keuangan Negara dengan penuh amanah. Kekayaan Negara yang berasal dari rakyat benar-benar disalurkan untuk kepentingan rakyat sikap Ali yang menolak pendapat para sahabatnya menunjukan ke dzoliman hanya akan membawa keterpurukan meskipun akan menjadi kemenangan.
Mada khalifah-khalifah sesudahnya ketika islam dibawah kepemimpinan khalifah bani umayah, kondisi baitul mal berubah jika pada masa sebelumnya baitul mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan rakyat, maka pada saat pemerintahan bani umayah baitul mal berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dipertanyakan atau di kritik oleh rakyat.
Keadaan tersebut berlangsung sampai khalifah ke-8 bani umayah yakni umar bin abdul aziz (memerintah 717-720M). umar berupaya untuk membersihkan baitul mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepadda yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para bawahannya agar nereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Baitul mal merupakan institusi dalam perekonomian Islam. Institusi baitul mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan social dari sebuah Negara Islam, literature sejarah peradaban dan ekonomi islam, lembaga-lembaga baitul mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala Negara. Fungsi baitul Mal pada hakikatnya mengola keuangan Negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari penerimaan zakat khoroz dan lain-lain,serta dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi, social, dan semua kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan Negara.
Yusuf Qardhawy (1988) membagi baitul mal menjadi empat bagian kerja berdasarkan tempat penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik :
1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.
4. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).
Hal ini sebenarnya juga telah diungkapkan pula oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengungkapkan bahwa dalam adminstrasi keuangan Negara, dalam Baitul Mal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan Diwan (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:
1. Diwan al Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
2. Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah yang berfungsi mengelola poll taxes (jizyah) dan harta tanpa ahli waris.
3. Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
4. Diwan al Hilali yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan.
Pada hakikatnya pengembangan institusi dan kebijakan dalam ekonomi Islam tidak memiliki ketentuan tetap kecuali apa yang telah di syariat. Khususnya dalam pembentukan departemen dan penggunaan pendapatan Negara, sebenarnya juga tergantung pada perkembangan atau kondisi perekonomian Negara pada satu waktu tertentu. Artinya pengembangan institusi dan kebijakan ekonomi tidaklah terikat pada apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu, peran ijtihad dengan mempertimbangkan keadaan kontemporer menjadi sangat menentukan arah dan bentuk institusi dan kebijakan ekonomi.
Merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Qardhawi tentang institusi Baitul Mal, dalam operasionalnya, salah satu kebijakan pengelolaan pendapatan Negara adalah ketika dana yang dimiliki departemen sedekah (zakat) yang fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga negara kurang, maka dapat menggunakan dana dari departemen lain yaitu departemen pajak dan upeti. Namun pada masa klasik Islam hal ini dilakukan dengan skema hutang, artinya jika suatu saat departemen sedekah sudah memiliki kecukupan dana, maka hutang tadi harus dilunasi pada departemen pajak dan upeti. Tahapan penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, dimana sumber keuangan negara utama adalah zakat, kemudian fay’ dan pajak. Jika masih juga kekurangan maka negara akan melakukan skema takaful, dimana semua harta dikumpulkan negara dan dibagikan sama rata
C. Kesimpulan
Zaman Nabi, tidak ada baitul mal atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan Negara di distribusikan secara langsung.Tidak ada penggajian, tidak ada pengeluaran Negara, dan Baitul Mal dalam tataran public belum perlu.
Pada masa khalifah Abu Bakar, pembagian Baitul Mal belum di rasa perlu. Dalam istilah modern, dikenal istilah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Dan merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi penerima dan penyalur harta yang berhak, dan juga mengupayakan pembangunan dari harta itu sendiri (tawil) yang di landaskan atas dasar prinsip-prinsip islam.
D. Daftar Pustaka
Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1988. pp. 743.
Hasanuzzaman, Op. Cit.
Yusuf Qardhawy, Op. Cit. pp. 743-744